TANJUNGPINANG – Pemerataan pembangunan manusia menjadi perhatian Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Anggota Komisi IV, Hanafi Ekra, M.Pd.I, dalam pembahasan Perubahan APBD Kepri Tahun Anggaran 2026.
Hanafi menilai kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan membutuhkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kesenjangan akses layanan dasar. Menurutnya, peningkatan ekonomi daerah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.
Ia juga menyoroti perubahan alokasi Belanja Tidak Terduga yang antara lain diperuntukkan bagi kebutuhan darurat, termasuk insentif penugasan guru Non-ASN. Menurut Hanafi, dukungan terhadap guru harus memiliki sasaran yang jelas dan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek.
Lebih dari persoalan insentif, ia meminta pemerintah melihat dampak perubahan anggaran terhadap kualitas pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik serta ketersediaan sarana pendidikan. Hal serupa juga perlu diterapkan dalam sektor kesehatan dengan mengukur capaian berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat.
Hanafi berharap pembangunan manusia melalui APBD 2026 mampu menjangkau masyarakat di pusat maupun wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses. Ia menargetkan pembangunan tersebut bermuara pada terbentuknya masyarakat Kepri yang beriman, berkarakter, sehat, cerdas dan memiliki daya saing.
