BATAM – DPC GRIB Jaya Kota Batam meminta pengelolaan parkir di Kota Batam dievaluasi secara menyeluruh. Organisasi tersebut menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari penerapan parkir berlangganan hingga pengelolaan pendapatan parkir.
Ketua DPC GRIB Jaya Kota Batam, Jumata, dalam pernyataan sikap tertanggal 29 September 2026, menyoroti adanya perbedaan antara potensi pendapatan parkir yang disebut mencapai lebih dari Rp40 miliar dengan realisasi penerimaan yang menurutnya hanya berada pada kisaran Rp4–6 miliar per tahun.
Menurut Jumata, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dan ditelusuri oleh lembaga berwenang. Ia meminta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan parkir, termasuk aliran dana dan mekanisme penyetoran dari pengelola parkir ke kas daerah.
Selain persoalan pendapatan, GRIB Jaya juga menyoroti pelaksanaan parkir berlangganan. Jumata menyebut masyarakat yang telah membayar biaya parkir berlangganan masih menemukan pungutan di lapangan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pengawasan terhadap juru parkir agar ketentuan parkir berlangganan dapat diterapkan secara konsisten.
GRIB Jaya juga meminta aparat penegak hukum menelusuri pengelolaan parkir sejak 2021 hingga sekarang apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Organisasi tersebut menegaskan pentingnya transparansi agar masyarakat mengetahui bagaimana potensi pendapatan parkir dikelola.
Jumata mengajak masyarakat melaporkan dugaan pungutan liar maupun persoalan parkir melalui jalur pengaduan resmi. Ia berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan parkir di Batam.
Adapun berbagai dugaan yang disampaikan GRIB Jaya tersebut masih merupakan pernyataan dan tuntutan organisasi, sehingga diperlukan pemeriksaan serta verifikasi dari pihak berwenang untuk memastikan kebenarannya.
