TANJUNGPINANG – Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Anggota Komisi IV, Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD, meminta agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pembangunan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Menurut Ismiyati, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan berbagai pelayanan publik.
Ia menilai setiap program yang masuk dalam Perubahan APBD harus jelas penerima manfaatnya. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, memiliki keterbatasan ekonomi maupun kebutuhan khusus agar tidak mengalami kesenjangan dalam memperoleh pelayanan dasar.
“Pembangunan harus dirasakan oleh semua. Jangan sampai ada masyarakat yang secara geografis jauh, secara ekonomi lemah, atau memiliki kebutuhan khusus kemudian tertinggal dalam mendapatkan pelayanan dasar,” ujar Ismiyati.
Ismiyati juga mendorong agar pembangunan dilakukan dengan pendekatan berbasis keluarga. Menurutnya, ketahanan keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan merupakan aspek yang saling berkaitan dan perlu diperkuat melalui kebijakan anggaran.
Ia menegaskan, keberhasilan APBD seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. “Kita juga harus menghitung berapa banyak kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik karena anggaran tersebut,” katanya.
