KEPRI — Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin meminta pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kepulauan Riau diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya setelah ekonomi Kepri mencatat pertumbuhan sebesar 6,99 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Wahyu mengapresiasi kinerja Pemprov Kepri serta pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait daya beli masyarakat.
Berdasarkan hasil kunjungannya ke masyarakat, Wahyu menyebut keluhan mengenai sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari masih banyak disampaikan warga.
“Ini perlu didalami oleh pemerintah. Kenapa ekonomi tumbuh sangat apik tapi daya beli masyarakat menurun. Saya setiap kunjungan ke masyarakat selalu mendengar keluhan yang sama, bahkan lebih intens dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya, Jum’at (4/9/2026).
Menurut politisi PKS tersebut, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Ia mencatat nilai investasi di Kepri hampir mencapai Rp40 triliun pada semester I 2026. Meski menyambut positif angka tersebut, Wahyu berharap investasi yang masuk dapat memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, investasi kita hampir Rp40 triliun di semester I 2026. Tapi kita berharap, investasi ini bisa menyerap pengangguran. Warga bercerita ke saya, mereka tidak bisa beli bahan pokok karena minimnya pemasukan dan kerja tidak menetap,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah memperketat perhatian terhadap persoalan upah pekerja. Seluruh perusahaan di Kepri diingatkan untuk memberikan upah sesuai aturan dan tidak membayar pekerja di bawah UMK.
“Jangan ada lagi yang upahnya dibawah UMK. UMK itu udah menjadi standar minimal bagi seorang pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak,” tegas Wahyu.
Menurutnya, peningkatan pendapatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan pengendalian harga kebutuhan pokok. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan.
Ketergantungan Kepri terhadap pasokan kebutuhan pokok dari daerah lain dinilai membuat stabilitas harga menjadi hal yang penting untuk dijaga.
“Jaga stok bahan pokok. Kelangkaan bisa menaikkan harga dan menurunkan daya beli,” imbuhnya.
Wahyu berharap pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara statistik dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesempatan kerja, pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
