BATAM – Walikota Batam dalam Pidatonya dalam Rapat Koordinasi di dataran Engku Putri kemarin (9/7) telah menyampaikan bahwa mulai 12 Juli besok Batam akan ditetapkan sebagai zona PPKM Darurat. Hal ini sebagaimana instruksi dari Pemerintah Pusat yang memperluas wilayah PPKM Darurat yang awalnya berlaku di Jawa-Bali, diperluas ke 15 Kota/Kabupaten lain di Indonesia.
“Rem” dadakan ini tentunya akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang tak sedikit, mengingat sudah 1 tahun lebih masyarakat Batam hidup dalam ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. “Mau tidak mau memang harus kami terima, tentu ini demi kebaikan bersama. Kalau tidak di ketatkan, bisa jadi kasus positif covid 19 akan makin besar tak terkendali, dan akhirnya semua akan kolaps, termasuk juga ekonominya”, ujar Stephane Siburian, Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kepri.
“Rem” dadakan ini tentunya akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang tak sedikit, mengingat sudah 1 tahun lebih masyarakat Batam hidup dalam ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. “Mau tidak mau memang harus kami terima, tentu ini demi kebaikan bersama. Kalau tidak di ketatkan, bisa jadi kasus positif covid 19 akan makin besar tak terkendali, dan akhirnya semua akan kolaps, termasuk juga ekonominya”, ujar Stephane Siburian, Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kepri, menanggapi rencana pemberlakuan PPKM Darurat di Batam.
Namun Stephane mengakui kebijakan ini akan berdampak bagi pelaku ekonomi yang kemarin sudah mulai optimis bangkit, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Sehingga menurut Stephane perlu ada gerakan untuk menjaga agar optimisme UMKM yang sudah mulai tumbuh. “Pemko Batam juga jangan matikan harapan bangkitnya UMKM. Walikota harus membangun emphati dengan mengajak ASN utk banyak berbelanja selama PPKM Darurat dilaksanakan”, pintanya.
Keteladanan menurut Stephane akan menjaga solidaritas ditengah masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena merasa dikekang terus-menerus. Dengan gerakan ASN banyak belanja selama PPKM Darurat, harapannya akan menggerakkan kelompok masyarakat lainnya untuk ikut serta juga.
“Karena sebagian masyarakat, terutama pelaku UMKM, tidak banyak paham dengan kondisi saat ini, mereka hanya tahu bagaimana ‘dapur rumahnya’ tetap ngepul dalam situasi yang serba sulit karena pandemi, maka perlu ada keteladanan dari pemerintah selain dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembatasan”, pungkasnya.
