BINTAN – Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri Hanafi Ekra yang juga merupakan Anggota Komisi IV, komisi IV merupakan mitra Dinas Pendidikan berharap BPKSDM Pemprov Kepri melobi pemerintah pusat untuk menyusun ulang karena ada laporan tidak sesuainya kebutuhan sekolah dengan formasi yang diumumkan.
“Saya mendapatkan laporan masuk via WA dari guru honorer SMA karena mereka tahu saya di komisi IV pada intinya mereka kecewa dengan formasi yang diumumkan,” kata Hanafi Ekra.
Dia mencontohkan di sebuah SMA negeri yang ada di Tanjungpinang ada 4 guru agama Islam non ASN maka dibutuhkan guru dengan mapel tersebut tapi jurusan tidak ada. Selain itu di sebuah SMK masih di Karimun tidak ada guru bahasa Mandarin sampai saat ini tapi formasi nya ada. Ada juga sekolah yang tidak ada Mapel TIK tapi formasi PPPK nya ada
“Kita paham yang menentukan ini pusat, tapi kalau tidak dibutuhkan daerah untuk apa, jangan sampai muncul kecurigaan tertentu, kita berharap Disdik dan BPKSDM memantau hal ini,” kata Hanafi Ekra.
Dalam waktu dekat, dia berharap formasi yang telah diumumkan tidak harga mati tapi bisa ditinjau kembali.
“Saya berharap formasi khusus untuk PPPK tenaga pendidikan ini bukan harga mati tapi masih bisa ditinjau ulang, guru-guru honorer dan sekolah harus kompak terkait hal ini, kita di DPRD siap memfasilitasi untuk berjuang bersama-sama,” tutup Hanafi Ekra.
