Dea Aknes Yan
Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STEBI Batam
OPINI – Pada akhir tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama Zarof Ricar. Dugaan suap ini bertujuan memengaruhi putusan dalam sebuah perkara perdata. Sebagai masyarakat, kita tentu merasa prihatin, karena praktik semacam ini tidak hanya mencemari integritas lembaga peradilan tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Lembaga yang semestinya menjadi benteng keadilan justru dinodai oleh transaksi gelap demi kepentingan pribadi.
Kasus ini membuktikan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan, tetapi juga merambah lembaga yang dituntut menjaga integritas tinggi, seperti peradilan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menjadi momentum untuk merenung sekaligus bertindak.
Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak cukup menjadi pengamat atau pengkritik, mahasiswa harus aktif mengambil bagian dalam langkah-langkah konkret untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Berikut adalah beberapa peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi:
- Edukasi Anti-Korupsi di Kampus
Mahasiswa memiliki tugas untuk mengedukasi diri sendiri dan masyarakat tentang bahaya korupsi serta cara mencegahnya. Kampus perlu menjadi tempat yang melahirkan generasi dengan kesadaran tinggi akan pentingnya integritas. Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya melawan korupsi di berbagai aspek kehidupan.
Mahasiswa dapat menginisiasi seminar, diskusi, atau lokakarya yang membahas etika, integritas, dan sistem hukum yang adil. Selain itu, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.
- Pengawasan terhadap Sistem Hukum
Sebagai pengawas sosial yang kritis, mahasiswa dapat berperan dalam memantau berbagai praktik hukum yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Pengawasan publik, termasuk dari mahasiswa, mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan.
Mahasiswa bisa berkontribusi melalui pemantauan proses hukum, baik secara langsung, melalui lembaga pengawas, maupun melalui media sosial. Tekanan publik terhadap lembaga peradilan untuk memperbaiki mekanisme pengawasan internal dan eksternal juga menjadi peran yang dapat dimainkan mahasiswa.
- Advokasi untuk Reformasi Hukum
Mahasiswa dapat mendorong reformasi dalam sistem hukum, mulai dari perbaikan proses rekrutmen hakim hingga penguatan pelatihan etika dan mekanisme pengawasan. Reformasi struktural ini penting agar sistem hukum menjadi lebih transparan dan tidak mudah disusupi oleh praktik korupsi.
Melalui riset berbasis data, mahasiswa dapat memberikan usulan kebijakan yang lebih efektif dalam memperbaiki sistem hukum. Advokasi kebijakan publik, diskusi, dan penelitian menjadi langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel.
- Menerapkan Budaya Integritas
Mahasiswa harus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas di kampus dan masyarakat. Mahasiswa yang memegang prinsip kejujuran akan menjadi contoh positif, sehingga mendorong terciptanya budaya anti-korupsi yang kuat.
- Aksi Sosial dan Kampanye Anti-Korupsi
Melalui aksi sosial dan kampanye, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, aksi unjuk rasa, atau petisi yang menuntut perbaikan di lembaga peradilan. Dengan cara ini, mahasiswa dapat memengaruhi kebijakan publik dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam pemberantasan korupsi.
Menatap Masa Depan yang Bersih
Korupsi adalah persoalan kompleks yang memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari mahasiswa. Kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa kita perlu bergerak bersama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, bersih, dan transparan.
Mahasiswa memiliki peran strategis dalam edukasi, pengawasan, advokasi, dan penerapan budaya integritas. Jika kita serius ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi, mahasiswa harus tampil sebagai agen perubahan yang bukan hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata.
