Natuna (Siberindo.co) – Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar angkat bicara terkait belum di bayarnya gaji tenaga kebersihan di Sekretariat DPRD Natuna oleh pihak ketiga.
Wan Aris menegaskan, pihaknya akan segera memanggil pihak ke tiga dalam hal ini perusahaan PT Yuwana Eka Sejati Sentosa yang memperkerjakan tenaga outsourcing kebersihan guna mempertanyakan hal tersebut.
“Dalam waktu dekat saya akan memanggil kontraktor dari perusahaan tersebut, namun sebelum itu saya akan memanggil dulu PPTK nya mempertanyakan kenapa bisa sampai seperti ini, karena tenaga kebersihan yang ada di DPRD dan di Sekretariat Daerah dibawah pengawasan Komisi I”, tegasnya. Kamis (17/08/2022) siang.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai ketua DPD Natuna partai NasDem itu mengatakan, apapun yang terjadi pihak ketiga tetap memiliki tanggung jawab pembayaran gaji para tenaga outsourcing yang di pekerjaannya.
Hal ini sesuai dengan aspek hukum yang telah ditetapkan dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing yang diatur dalam pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 jo UU 11/2020.
“Seketika kontraktor atau pihak ketiga sudah menandatangi perjanjian kerja, artinya dia tidak harus menunggu uang dari pemerintah untuk membayar kegiatan tersebut, apa lagi sifatnya outsourcing berkaitan dengan priok nasi orang, saya rasa ini tidak ada alasan lagi dari kontraktor itu”, pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sudah 4 bulan terkahir para tenaga outsourcing kebersihan Sekretariat DPRD Natuna belum pernah merasakan gaji.
Hal ini diketahui dari salah seorang karyawan outsourcing yang enggan disebutkan namanya mengaku belum pernah merasakan gaji dari pihak ketiga sejak pertama kontrak pada Mei 2022 lalu.
“Sudah 4 bulan kami belum keluar gajinya, entah nggak tau kenapa. Yang sedihnya pas saat lebaran haji kemarin, memang tidak ada sama sekali gaji kami keluar”, ujarnya.
Lebih parahnya ketika para tenaga outsourcing menanyakan soal gaji, pihak ketiga dalam hal ini PT Yuwana Eka Sejati Sentosa, malah berdalih pihaknya belum ada pencairan dari pemerintah daerah.
Padahal biar bagaimanapun, sudah menjadi tanggungjawab dari pihak perusahaan untuk mengeluarkan gaji para tenaga outsourcing setiap bulannya sesuai dengan kontrak.
Sementara wartawan telah berupaya menghubungi pihak Kontraktor, namun hingga saat ini belum berhasil karena tidak ada tanggapan dari Kontraktor tersebut. #Bds
