JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah terhadap dampak inflasi dan tren kenaikan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) saat ini, terutama pada sektor pangan.
Hal ini disampaikan dalam Gelora Talks bertajuk ‘Kenaikan Harga-harga Menggelisahkan Warga: Apa Kabar Indonesia?, kemarin (Rabu, 27/7). Hadir sebagai pembicara lainnya, Arief Prasetyo Adi ( Kepala Badan Pangan BPN RI), Tulus Abadi (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dan Rico Marbun (Direktur Lembaga Survey Median).
bisa menjadi persoalan besar bagi Indonesia, karena kebutuhan pangan kita sebagian besar masih di impor, sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri.
Masih Menurut Anis Matta, gejolak kenaikan harga pangan masih bisa ditutupi oleh pemerintah saat ini dengan subsidi yang berasal dari windfall profit komoditas sawit dan batubara.
Tetapi perlu diingat, sementara windfall profit tersebut ditentukan oleh situasi geopolitik global dan keberadaannya di luar kendali Indonesia, sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri karena kebutuhan pangan kita sebagian besar masih di impor.
“Jadi kapasitas fiskal pemerintah sebenarnya relatif sangat terbatas. Kemampuan kita mensubsidi ini, kan juga ada limitnya, sementara pemerintah diminta menyediakan barang untuk masyarakat dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Anis Matta memprediksi kemampuan pemerintah dalam mensubsidi akan semakin terbatas, jika pada September 2022 mendatang, harga BBM dan energi global naik lagi.
Solusi jangka pendeknya, pemerintah tetap dituntut menyediakan harga pangan yang terjangkau dan memperbaiki rantai distribusi. Sementara solusi jangka menengahnya, pemerintah harus membangun pasar domestik yang terintegrasi. Sedangkan solusi jangka panjangnya tetap membangun ketahanan pangan.
Selain itu, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi dalam diskusi Gelora Talks mengatakan, saat ini BPN telah ditugasi Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi dengan tiga kementerian, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan BUMN, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menentukan harga wajar kebutuhan pangan sampai ditangan konsumen, termasuk distribusinya.
“Kedepan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan. Intinya menghadirkan harga pangan yang wajar dan terbaik untuk konsumen,” kata Arief.
Arief mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan early warning system untuk memantau ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini terutama untuk memantau empat komoditas utama yang menggantungkan impor seperti, kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula konsumsi.
