oleh

Karena Harga Minyak, Singapura Bikin Supermarket

:Andai Tiap Kelurahan Indonesia Punya “Supermarket Negeri”.

.

Alkisah, di tahun 1973, harga-harga kebutuhan pokok di Singapura melambung tak bisa dikekang. Inflasi meroket hingga 19.64 persen. Penyebabnya adalah krisis minyak Dunia. Singapura yang sebagian besar kebutuhan pokoknya impor, jelas terpukul sangat telak. Di tengah krisis itu, Lee Kuan Yuew, perdana menteri, sepakat mendirikan minimarket. NTUC, begitu nama minimarket yang resmi didirikan pada 22 Juli 1973. Singkatan dari  National Trades Union Congress. Berlokasi di Blk 192 Toa Payoh, minimarket pertama NTUC tak lebih besar dari sepetak ruko. Hingga kini, minimarket itu masih beroperasi.

Niat awalnya mulia, jauh dari misi kapitalisasi. NTUC punya misi sosial, menjadi ujung tombak distribusi kebutuhan sehari-hari ke masyarakat Singapura. Dengan mengefisienkan rantai pemasaran, NTUC ingin menekan harga kebutuhan pokok serendah mungkin, serta menjadi pesaing bisnis serupa yang dikuasai swasta.

Siapa menyangka, kini, setelah 51 tahun, NTUC menjelma menjadi BUMN pengecer terbesar di Singapura. Memiliki 230 gerai, termasuk supermarket FairPrice, FairPrice Finest, FairPrice Xtra, FairPrice Xpress, serta Cheers. Nama terakhir ini adalah toko-toko kecil sebagai pesaing toko semacam 7/11. NTUC telah menjadi salah satu “sumber devisa” Singapura yang tidak bisa dianggap sepele. Terpenting, seperti misi awal didirikannya: niat mengendalikan harga kebutuhan sehari-hari tercapai. Agar tidak dimainkan oleh para kartel.

Baca Juga  Ini Daftar Biaya Haji per Embarkasi

Bayangkan, betapa menderitanya Singapura, yang nyaris semua kebutuhan pokok adalah impor, jika tak punya kekuatan sendiri untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan dasar. Pemerintah Singapura pintar, mereka tak mau menyerahkan “nasib kebutuhan pokok” di tangan bakul-bakul yang kerap berkongsi membentuk kartel; untuk mencari kenyang sendiri. Undang-undang saja tidak cukup untuk membatasi keculasan para kartel itu. Mereka harus disaingi. Mereka harus dibuat tidak nyaman. Dan satu-satunya cara untuk itu, ya langsung terjun mendirikan supermarket/minimarket.

Singapura, sejauh yang saya rasakan selama hampir sepuluh tahun tinggal di sini, berhasil mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Di sini, sepanjang saya tinggal, tidak pernah ada kelangkaan minyak goreng. Tidak pernah ada kenaikan gila-gilaan harga cabe. Tidak pula ada praktik timbun-menimbun. Karena seberapa hebat dan canggih pihak swasta berkartel; pemerintah Singapura dengan NTUC-nya, “gas pol rem poll..” tetap enjoy melayani masyarakatnya. Dengan harga yang telah ditetapkan. Yang keuntungannya masuk kantong negara, dan kembali dinikmati rakyat banyak.

Baca Juga  Isdianto: Ini Cinta dan Perhatian untuk Tambelan

Bahkan, setiap hari Selasa, NTUC memberi potongan harga pada lansia serta keluarga kurang mampu pemegang kartu miskin.

Setiap yang besar, berasal dari yang kecil. Dan salah satu rahasia sukses orang China berbisnis adalah, bagaimana mereka menghargai “receh-receh”. Walmart, Amazon, Alibaba, dan sebangsanya; mereka semua besar karena menghargai setiap sen keuntungan yang didapat. Bisnis retail memang tidak seperti bisnis penambangan; yang sekali keruk keuntungan luar biasa didapat. Atau proyek jalan tol yang prestisius itu. Ini mungkin, yang membuat pemerintah Indonesia tidak meliriknya hingga kini.

Baca Juga  Kemen PUPR Bangun Duplikasi Jembatan Kapuas Bernilai Rp267 Miliar

Krisis minyak goreng. Harga cabe yang selalu naik di saat-saat tertentu. Harga beras yang selalu fluktuatif. Harga buah-buahan yang sering jatuh; semuanya itu seharusnya bisa menjadi sinyal, pemerintah Indonesia harus turun tangan secara langsung menerima produksi rakyat serta mengedarkan langsung pada rakyat. Alangkah hebatnya, misalnya, jika setiap kelurahan di seluruh Indonesia; memiliki “SUPERMARKET NEGERI” yang bisa berfungsi sebagai pengendali harga kebutuhan-kebutuhan pokok, sekaligus menjalankan fungsi sosial pada semua lapisan masyarakat Indonesia.

Indonesia mungkin terlalu besar untuk mengurusi hal-hal demikian. Pemerintah kabupaten atau kecamatan mungkin lebih cocok menjalankannya. Dengan catatan, dibuat standar operasional baku yang harus dipenuhi setiap cabang. Bayangkan, jika setiap kelurahan punya “supermarket negeri” yang diurus dengan baik, betapa raksasanya jika kemudian bisa menjangkau seluruh Indonesia. Devisa masuk! Harga sembako terkendali! Semua pihak ikut senang!

Indomaret saja bisa, masak pemerintah tidak bisa?

Penulis: Sultan Yohana warga Indoensia yang Berdomisili di Singapura

News Feed