BATAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Batam yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohaizat menegaskan pembangunan dari program Pemberdayaan Masyarakat – Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) berjalan sangat monoton.
Perihal tersebut disampaikan pada pembahasan Ranperda Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan Rabu (28/04/2021) di ruang Rapim DPRD Kota Batam.
“Selama ini PSPK (Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan) monoton ke pembangunan fisik dan jarang sekali bahkan hampir tidak ada yang sifatnya pembangunan non fisik,” ujar Rohaizat.
Rohaizat menegaskan semangat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) seharusnya menciptakan kondisi pembangunan fisik dan non fisik secara proporsional. Ia juga mengatakan banyaknya keluhan yang diserap mengungkapkan bila masyarakat kurang merasakan manfaat dari program pembangunan pemerintah.
“Karena selama ini setiap dewan turun ke masyarakat, banyak sekali aspirasi dan keluhan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, contohnya perhatian terhadap pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” tutur Rohaizat.
Pada pembahasan tersebut, pembangunan bersifat non fisik disepakati anggarannya minimal sebesar 40 persen dari PSPK yang dianggarkan. Agenda pansus pembahasan hari ini turut menghadirkan Bagian Hukum Pemko Batam, Dinas Perkimtan (Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) juga dari OPD terkait.
Komentar