BALI – Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau yang juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si, menghadiri kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 atas undangan Bank Indonesia Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) di Jatiluwih Resto, Bali, Senin (27/7/2026).
Kehadiran Nyanyang dalam kapasitas ganda sebagai Wakil Gubernur Kepri dan Ketua HKTI Kepri menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama HKTI dalam mendukung program nasional penguatan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi melalui kolaborasi lintas daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Nyanyang didampingi jajaran pengurus HKTI Kepri, yakni Ketua Harian Apt. Nasrizal, S.Farm., Sekretaris Wayan Catrayasa, dan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Budi Lesmana. Kehadiran pengurus HKTI menjadi bagian dari upaya organisasi untuk membuka jejaring kerja sama yang lebih luas dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan di Kepulauan Riau.
Sebagai daerah kepulauan yang masih bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah, Kepri membutuhkan sinergi dengan daerah produsen agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil. Karena itu, HKTI Kepri terus mendorong kerja sama antardaerah sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program pengendalian inflasi pemerintah.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing serta memperkuat kerja sama antarprovinsi, khususnya Bali, NTB, dan NTT, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Arahan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
GPIPS sendiri merupakan program unggulan Bank Indonesia yang berfokus pada penguatan produksi pangan, efisiensi rantai pasok, stabilisasi harga, penguatan pembiayaan sektor pertanian, hingga perluasan kerja sama antar daerah sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di sela rangkaian kegiatan, HKTI Kepulauan Riau memanfaatkan momentum GPIPS 2026 untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi dengan berbagai mitra strategis di sektor peternakan. Ketua DPD HKTI Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, bersama rombongan menggelar diskusi dengan Perkumpulan Pengusaha Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia (PEPPSI) serta HP2SK Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Umum PEPPSI Meidel Amtiran, Bendahara PEPPSI Jekson Niti, Ketua DPD PEPPSI NTT Peter Bano, Ketua DPC PEPPSI Kabupaten Kupang Meki Tanehe, serta Humas HP2SK NTT Yandry L. Nawa.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen awal untuk memperkuat kerja sama penyediaan sapi dan kerbau dari Provinsi Nusa Tenggara Timur guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau. Kerja sama ini dinilai strategis karena dapat memperkuat rantai pasok, menjaga ketersediaan komoditas peternakan, sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga di Kepri.
Menurut Nyanyang, peran HKTI tidak hanya mendampingi petani, tetapi juga menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan daerah penghasil pangan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas kepala daerah. Ini merupakan kerja bersama dari hulu hingga hilir yang melibatkan Bank Indonesia, Bulog, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, hingga organisasi seperti HKTI. Sinergi inilah yang menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, HKTI Kepri akan terus memperkuat kemitraan dengan berbagai daerah penghasil pangan sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan kemandirian pangan, memperlancar distribusi, serta menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga bahan pokok.
Melalui keikutsertaan dalam GPIPS 2026, HKTI Kepri berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat segera diwujudkan dalam bentuk kerja sama nyata yang memberikan manfaat bagi petani, peternak, pelaku usaha, dan masyarakat Kepulauan Riau secara luas.
