TANJUNGPINANG – Pengamat Politik Lingkaran Kajian Politik dan Otonomi Daerah (LKPOD) Euis Ammelia mengungkapkan fenomena partai politik mengusung pasangan suami istri di Pilkada membuat iklim demokrasi di Indonesia tidak sehat.
“Secara fungsinya partai politik kan memiliki fungsi rekrutmen, dari sini idealnya partai memiliki kontribusi besar untuk mengusung kader terbaiknya. Sebaliknya, dalam prakteknya cenderung tidak berjalan, karena apa karena elit politik menempuh jalur instan untuk bisa menang dalam kontestasi Pilkada. Partai lebih cenderung merekrut istri atau anak elit parpol yang secara kompetitif memiliki ‘modal sosial’ untuk dikompetisikan. Padahal masih banyak kader-kader yang mumpuni untuk dimajukan.” kata Euis Ammelia Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Menurutnya, pengusungan pasutri dalam Pilkada cenderung melanggengkan politik dinasti yang justru merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
“Tahun ini ada ratusan Pilkada yang digelar dan dari pengamatan kami nyaris semuanya punya hubungan atau relasi keluarga dengan elit parpol dan politisi yang sudah duduk menjadi pejabat publik bahkan dalam Pemilu Legislatif 2019 juga cukup banyak pasutri yang menguasai kursi di DPRD kabupaten dan kota, misalnya saja suaminya di DPR tingkat pusat dan ada anak dan istrinya ditingkat atau dilevel di bawahnya,” katanya
Secara legal formalnya, tambahnya, memang tidak ada larangan tapi secara etika politik tentu tidak etis, kita berharap menjelang masa pendaftaran Paslon partai politik tidak melanggengkan politik dinasti ini.
“Jangan kalah dengan seleksi tim seleksi penyelenggara Pemilu yang sangat ketat utamanya dengan relasi kekeluargaan mereka diminta mundur jika punya hubungan dengan partai politik atau kerabatnya yang berhubungan atau mencalonkan dirinya pada Pemilu,” tambah Euis.
Selain itu, belajar dari hasil politik dinasti sebelumnya, politik dinasti juga melahirkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kerabat cakada terpilih.
“Kita tentunya berharap partai politik bisa mengkaji ulang proses rekrutmen dlm penjaringan balon (bakal calon, red). Sebab, politik dinasti berkontribusi mencederai proses demokratisasi dalam Pilkada.” tutup Euis.
Komentar