Oleh: H. Bahktiar, Lc., MA. Ketua DPW PKS Kepri dan
Wakil Ketua III DPRD Kepulauan Riau
Pilkada serentak di Kepri baru saja kita lewati. Dan alhamdulillah Pilkada yang berlangsung serentak di tujuh kabupaten dan kota plus provinsi berlangsung aman dan damai serta telah menghasilkan pasangan calon terpilih. Saatnya kita kembali bersatu dan bersinergi membangun Kepri yang semakin maju dengan spirit kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, memiliki peran signifikan dalam pembangunan nasional. Dengan posisi geografis yang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Kepri membutuhkan sinergi optimal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memaksimalkan potensi tersebut. Dalam konteks ini, kolaborasi politik menjadi elemen kunci untuk menciptakan harmoni antara regulasi nasional dan kebutuhan lokal.
Sebelum UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) disahkan dasar hukum hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara desentralisasi dan kendali pusat. Dalam kerangka desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, ada pula urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, dan moneter.
Dalam Pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) juga memainkan peran penting. UU ini bertujuan untuk menciptakan hubungan keuangan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah. Setidaknya ada 5 poin utama UU HKPD meliputi. Pertama, Peningkatan Pendapatan Daerah. Melalui penyesuaian mekanisme pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), daerah diberikan keleluasaan untuk memaksimalkan sumber daya lokal. Kedua, Efisiensi Transfer ke Daerah. Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) diperkuat untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Ketiga, Penyelarasan Kebijakan Fiskal. Daerah didorong untuk mengelola belanja secara efektif agar sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. Keempat, Penguatan Pengawasan dan Evaluasi. Pemerintah pusat memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa penggunaan dana oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kelima, Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HKPD, seperti yang mengatur pelaksanaan TKD dan insentif fiskal, memberikan pedoman teknis yang jelas untuk meningkatkan sinergi pusat-daerah.
Spirit Kolaborasi
Kepri menjadi contoh menarik dalam dinamika hubungan pusat dan daerah. Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, kebijakan di Kepri sering kali berada di bawah pengaruh kuat regulasi pusat. Contohnya, pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang merupakan kebijakan strategis nasional. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah kerap menghadapi kendala karena kurangnya sinkronisasi dengan pemerintah daerah.
Kolaborasi politik dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini. Sebagai contoh, melalui forum komunikasi yang intensif, pemerintah daerah dan pusat dapat menyelaraskan prioritas pembangunan ekonomi di KPBPB dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini mencakup percepatan perizinan investasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, hingga pengembangan infrastruktur strategis.
Peran Pemimpin Politik dalam Menjembatani Kolaborasi
Pemimpin politik di daerah, termasuk di Kepri, memiliki peran strategis sebagai mediator antara kebutuhan masyarakat lokal dan kebijakan pusat. Sebagai Ketua DPW PKS Kepri, saya memandang bahwa keberhasilan kolaborasi ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen para pemimpin untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan semua pihak terkait. Dalam hal ini, penguatan peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah juga menjadi kunci penting.
Selain itu, keberhasilan kolaborasi juga memerlukan peningkatan kapasitas birokrasi di tingkat daerah agar dapat memahami dan mengimplementasikan regulasi pusat secara efektif. Pelatihan dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan hal ini.
Dalam teori hubungan pemerintah pusat dan daerah, konsep desentralisasi menjadi dasar utama. Menurut Cheema dan Rondinelli (2017), desentralisasi bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, desentralisasi juga membutuhkan prinsip koordinasi agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan yang dapat melemahkan integrasi nasional. UU HKPD memberikan contoh nyata bagaimana koordinasi keuangan dapat diatur untuk mendukung sinergi antara pusat dan daerah.
Selanjutnya, teori “Intergovernmental Relations” (Agranoff, 2018) menekankan pentingnya hubungan kerja sama yang saling menghormati antara pusat dan daerah. Hubungan ini mencakup aspek komunikasi, pembagian sumber daya, dan penyelarasan kebijakan. Dalam konteks Kepri, pendekatan teori ini sangat relevan, mengingat karakteristik wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat namun tetap harus memberdayakan pemerintah daerah untuk bertindak mandiri.
Pendekatan lain yang relevan adalah “Governance Theory” yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. UU HKPD mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menciptakan landasan kolaborasi yang lebih sehat.
Kolaborasi politik yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah di Kepri memerlukan tiga elemen utama: komunikasi, koordinasi, dan komitmen. Komunikasi yang transparan akan mengurangi potensi kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik memastikan bahwa semua program pembangunan berjalan seiring dengan visi nasional dan kebutuhan daerah. Komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah fondasi utama untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan.
Dengan potensi besar yang dimiliki Kepri, kolaborasi politik yang solid dapat menjadi katalisator bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya ini, kita semua, baik sebagai pemimpin maupun masyarakat, harus berperan aktif dalam mendukung terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan bersama. Semoga Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih di Kepri bisa membawa spirit kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat demi terwujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepri yang kita cita-citakan bersama.
