Sekda Natuna Boy Wijanarko Harap Satpol PP di HUT ke-72 Lebih Humanis Dalam Melaksanakan Tugas

Natuna (Siberindo.co) – Satuan Polisi Pamong Praja maupun satuan perlindungan masyarakat kembali dituntut mendukung program nasional, pengendalian dan pencegahan sekaligus upaya pemulihan ekonomi , dimana dampaknya begitu besar akibat kondisi pandemic covid 19.

Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna, melalui Sekda Natuna, Boy Wijanarko saat melaksanakan apel 17 hari bulan Maret tahun 2022, sekaligus HUT Satpol PP ke -72 tahun dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ke – 60 tahun, dilapangan upacara kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kamis (17/03/2022) pagi.

Baca Juga Bupati Natuna Minta ASN Kumpulkan Sekilo Beras Perbulan, ini Tujuannya Mandalapos.co.id, Natuna -- Bupati Natuna Wan Siswandi, melontarkan gagasan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Natuna mengumpulkan satu kilo beras setiap bulannya. Gagasan tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi dengan para kepala OPD, Kamis (6/10) di Kantor Bupati Natuna. Diungkapkan Wan Siswandi, gagasan tersebut muncul setelah ia melihat langsung kesulitan yang dialami masyarakat Natuna, di tengah kondisi ekonomi yang sedang merosot. "Saya turun ke kampung-kampung, memang betul-betul sulit masyarakat kita ini. Bagaimana kalau kita sepakat mengumpulkan sekilo beras perorang tiap bulannya, Kira-kira keberatan tidak? " tuturnya. Menurut Wan Siswandi, selain membantu masyarakat yang kesulitan, jika dilakukan dengan ikhlas maka akan berbuah pahala bagi orang yang membantu. "Kita anggap ini infak, sedekah atau apa nanti namanya, kita kumpulkan semua di kantor bupati, nanti setiap awal bulan kita salurkan ke yang membutuhkan," ujarnya. Terkait teknis pengumpulan beras, menurut Wan Siswandi akan diserahkan ke dinas masing-masing. Setelah beras dari dinas terkumpul, selanjutnya diserahkan ke sekretariat daerah untuk kemudian didistribusikan. "Kalau kita bisa lakukan itu kan luar biasa, beras hanya Rp15 ribu, bisa lah itu," ucapnya. Menambahkan, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, meminta beras yang nantinya akan dikumpulkan ini, dibeli dari produk lokal. " Kalau bisa beli berasnya produk beras lokal, biar menghidupkan petani lokal dan ekonomi lokal juga," pintanya. Sementara itu, Asisten III Pemkab Natuna, Tasrif, berharap kedepan selain sumbangan beras, agar pegawai di lingkungan Pemkab Natuna juga bisa berinfak tambahan, yakni uang sebesar dua ribu Rupiah setiap hari Jum'at. Ide Asisten III pun disambut baik pemimpin daerah, Wabup Natuna Rodhial menilai, dengan infak yang dikumpulkan itu nantinya bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, khususnya di tengah situasi mendesak dan membutuhkan pertolongan cepat.

Ia menegaskan kepada jajaran Satpol PP agar senantiasa mengesampingkan sikap arogansi dan represif saat melakukan kegiatan di lapangan.

“Saya yakin dan percaya, Satpol PP dapat mengembankan tugas dan tanggung jawab mewujudkan pelayanan secara profesional, sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Untuk itu, sikap arogansi dan represif saat melaksanakan tugas di lapangan, harus dikesampingkan ,”ucapnya.

Baca Juga Vaksin Sinovac 'Senjata' Melawan Covid-19

Lanjut Boy Wijanarko, langkah strategis dalam melaksanakan tugas harus dimulai dari pembinaan personil secara terus menerus dan membangun kordinasi kepada setiap lembaga maupun intansi terkait.
Menurutnya pendekatan secara persuasif dan humanis kepada setiap masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan tugas, apalagi penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19.

Adapun tema yang diusung adalah kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Pencegahan dan Pengendalian Covid -19 untuk Indonesia maju dan sehat.

Baca Juga Kembangkan Penyengat Sebagai Pusat Kajian Budaya dan Sastra Indonesia (Refleksi Perjuangan Pahlawan Nasional Raja Ali Haji)

Disatu sisi pemerintah daerah di HUT Satpol PP dan Linmas ini, berharap setiap personil dapat menumbuhkan rasa keikhlasan dalam melaksanakan tugasnya.

Hadir pada acara ini seluruh Asisten Pemkab Natuna, OPD dan sejumlah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). (Bds)