Opini : Imam Syaroni
Mahasiswa STEBI Batam
Kebijakan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diperkenalkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo menuai berbagai kritik dari berbagai pihak, baik dari kalangan pengusaha seperti Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, maupun dari eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. Kritik tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menambah beban finansial bagi pemberi kerja dan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta pertanyaan mengenai efektivitas Tapera dalam memberikan jaminan kepemilikan rumah bagi peserta.
Tapera merupakan program yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki tabungan untuk perumahan, dengan menabung sebesar 3% dari pendapatan bulanan mereka. Namun, berbagai kritik yang dilontarkan menyoroti beberapa masalah utama.
Yang pertama beban finansial tambahan, Shinta Kamdani menyampaikan kekhawatiran bahwa program ini akan menambah beban bagi pemberi kerja, di samping iuran yang sudah ada seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat menghambat daya saing perusahaan dan investasi di Indonesia.
Kemungkinan Tidak Mencapai Tujuan, Mahfud Md menyoroti bahwa akumulasi tabungan dari Tapera tidak cukup untuk membeli rumah di masa depan, terutama mengingat inflasi dan nilai bunga yang tidak selalu menjamin pertumbuhan investasi secara substansial dalam jangka panjang.
3Kecemasan atas jaminan rumah, Publik mempertanyakan keberlanjutan dari program ini dalam memberikan jaminan kepemilikan rumah yang sesungguhnya. Tanpa jaminan yang kuat, efektivitas program ini dipertanyakan.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak terkait:
Yang pertama pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana implementasi Tapera. Evaluasi ini harus mencakup analisis dampak terhadap berbagai sektor, termasuk potensi dampak terhadap perekonomian makro, sektor ketenagakerjaan, serta kemampuan perusahaan untuk menyerap beban tambahan tersebut.
Kedua ketika menentukan besaran kontribusi yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja, pemerintah harus mempertimbangkan kembali formula yang lebih dapat diterima oleh semua pihak terkait. Misalnya, mengkaji ulang persentase kontribusi atau mencari cara untuk mengurangi beban pajak terkait.
Lalu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini, pemerintah perlu memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai bagaimana Tapera akan memberikan jaminan kepemilikan rumah yang konkret. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan dana dan kebijakan investasi Tapera.
Selanjutnya pemerintah harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat serta risiko dari program Tapera ini. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami tujuan dari program ini dan potensi manfaat jangka panjangnya.
Dan tidak perlu di tolak, kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga dapat menjadi solusi untuk memperluas akses terhadap pembiayaan perumahan. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan program-program subsidi atau kredit yang lebih mudah diakses oleh peserta Tapera.
Pemerintah bisa mempertimbangkan inovasi dalam pengelolaan dana Tapera, seperti investasi dalam sektor-sektor yang memberikan return yang lebih tinggi atau berbagai instrumen investasi yang lebih fleksibel, tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas jangka panjang.
Dalam menghadapi kritik yang dilontarkan terhadap program Tapera, pemerintah perlu mengambil sikap yang bijak dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. Solusi tidak hanya terletak pada penundaan atau pengurangan kebijakan, tetapi juga pada pembenahan dan peningkatan terhadap keseluruhan implementasi dan manajemen program ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan program Tapera dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kepemilikan rumah di kalangan masyarakat Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
