Oleh: SUYITO, M.Si, Ph.D
[Sosiolog & Peneliti Senior Nusantara Centre]
Kecenderungan Krisis Kepercayaan terhadap calon kandidat yang ada saat pilkada berlangsung membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Implikasi dari masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya ketika pilkada berlangsung atau istilahnya golongan putih [Golput] membuat pemimpin yang terpilih krisis legitimasi.
Salah satu buktinya ditunjukkan dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 75.760 orang ketika pilwako kota Tanjungpinang berlangsung, sementara angka presentase yang menggunakan hak pilihnya 56, 7% dari 172.182 daptar pemilih tetap (DPT).
Jika dikalkulasikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 96.421 orang [Hariankepri.com, 2024, November 29].
Dengan demikian, kecenderungan tidak adanya calon alternatif saat pilwako berlangsung menjadi dasar golputnya masyarakat kota Tanjungpinang.
Kecenderungan tidak adanya calon alternatif saat pilwako kota Tanjungpinang membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya secara syah.
Implikasi dari tidak adanya calon alternatif untuk dipilih dikarenakan penilaian masyarakat terhadap dua calon kandidat yang ada tidak memenuhi harapan masyarakat dalam perubahan sosial ekonomi. sehingga bisa ditafsirkan dengan engganya masyarakat untuk datang ke tempat pemilihan suara (TPS) karena tidak ada calon yang dikehendaki oleh masyarakat.
Banyaknya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 75.760 orang [Infopublik.com, 2024, Desember 3] suatu petanda penanda dua calon tersebut bukan harapan masyarakat. oleh karena itulah, dasar penilaian masyarakat terhadap dua kandidat pilwako kemaren menjadi dasar untuk tidak memilih, dan berakibat legitimasi calon yang terpilih.
Krisis Legitimasi oleh publik terhadap petahana di Kota Tanjungpinang karena tidak menggunakan hak pilihnya berujung kepada krisis kepercayaan kepemimpinan calon yang terpilih ketika memimpin Kota Tanjungpinang.
Implikasi dari krisis kepercayaan kepemimpinan di kota Tanjungpinang membuat calon pemimpin cenderung agak terganggu dalam melakukan konsolidasi publik dan masyarakat abai dengan program-program yang dijalankannya. Salah bukti ditunjukkan dengan pendapat pakar Prof Ariel Heryanto seorang sosiolog melihat sikap masyarakat yang memilih menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilu karena mengalami krisis kepercayaan terhadap petahana ketika mencalonkan kembali [Tempo.com, 2019, Januari 25]. Dengan demikian krisis legitimasi terhadap calon petahana dikarenakan tidak memenuhi kepuasan publik masyarakat kota Tanjungpinang ketika memimpin.
Ketidakpuasan publik terhadap kerja-kerja petahana ketika memimpin menjadi dasar publik menghendaki adanya calon alternatif atau dimunculkannya figur-figur baru. Implikasi dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja para petahana dan mencalonkan kembali menjadi kandidat walikota Tanjungpinang menyebabkan masyarakat mengalami perubahan perilaku memilih kandidat-kandidat baru yang menjanjikan. ini ditunjukkan dengan pendapat pakar politik UGM Ari Dwipayana mengatakan bahwa fenomena golput akan menjadi sebuah gejala umum jika masyarakat tidak merasa puas dengan kerja-kerja petahana yang tidak melakukan perubahan dan publik membutuhkan calon-calon baru pemimpin yang menjanjikan.
Dengan demikian, kandidat-kandidat baru yang diharapkan oleh masyarakat harusnya menjadi aspirasi partai politik untuk melahirkan calon-calon pemimpin baru yang lebih aspiratif.
Partai politik seharusnya lebih akomodatif mendengar kebutuhan publik untuk menghadirkan calon-calon alternatif dalam pilwako kota Tanjungpinang. Implikasi dari mendengarkan aspirasi publik, partai politik menjadi kepercayaan masyarakat dan meningkatkan legitimasi publik akan kerja-kerja partai politik.
Tetapi implikasi yang berbeda ketika partai politik tidak mengakomodasi calon-calon baru yang menjanjikan, akhirnya menyebabkan krisis kepercayaan terhadap partai politik. Ini dibuktikan dengan dua calon kandidat pilwako kota Tanjungpinang yang bukan harapan masyarakat kota Tanjungpinang.
Oleh karena itulah, partai politik harus mampu menjembatani harapan masyarakat dengan melahirkan calon-calon alternatif yang berintegritas dan visioner.
Partai politik harus mengakomodir Calon-calon yang diharapkan oleh masyarakat tentu saja berintegritas, ditunjukkan dengan tidak adanya pelanggaran etika publik, punya kemapanan intelektual, dan terakhir kepercayaan masyarakat terhadap calon tersebut. Implikasi dari ketiadaan calon yang diharapkan oleh masyarakat, apalagi calon-calon petahana yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan menyebabkan krisis kepercayaan oleh masyarakat.
Salah satu buktinya tidak adanya calon alternatif yang diharapkan oleh masyarakat atau publik, calon yang ada adalah petahana yangmasyarakat sudah tahu dan paham akan track recordnya atau rekam jejaknya ketika memimpin dulu dikota Tanjungpinang. Dengan demikian ketiadaan calon alternatif yang diharapkan oleh masyarakat atau publik menjadi dasar terjadinya Golput di Kota Tanjungpinang.
