Natuna (Siberindo.co) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa 6 Desember 2022.
Rapat tersebut membahas perencanaan pembangunan Pemkab Natuna pada RPJMD Kepri tahun 2020-2024, serta penjelasan terkait program pelayanan publik atas keluhan masyarakat terkait jalan transmigrasi Batubi yang rusak.
Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan terimakasih kepada kepala Ombudsman RI Kepri datang ke Kabupaten Natuna dan melaksanakan diskusi tentang pelayanan dan terkait perencanaan pembangunan pemerintah daerah pada RPJMD tahun 2020-2024.
“Titik fokus kita dalam diskusi ini mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) Perencanaan Program Pelayanan Publik,” ujar Siswandi.
Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Parroha, mengatakan, pihaknya ke Kabupaten Natuna membawa dua tim, tim pertama sedang melaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan publik di SMAN 1 Bunguran Tumur, sementara tim ke dua rombongan dirinya yang sedang Rakor bersama Pemkab Natuna.
“Kami ingin mendengar penjelasan pelaksanaan SPM oleh Pemkab Natuna, selain itu kami juga ingin mendengar penjelasan perencanaan pembangunan program sektor pelayanan publik Kabupaten Natuna pada RPJMD tahun 2020-2024 oleh Bappeda Kabupaten Natuna, dan yang terakhir penjelasan tindaklanjut penanganan keluhan masyarakat terkait jalan trans Batubi Ranai yang mengalami kerusakan oleh Dinas PUPR,” jelasnya.
Diakhir sambutan, Lagat Parroha berharap Pemda Natuna selalu berkoordinasi dengan pihak Ombudsman di bidang pelayanan publik.
“Besar harapan dapat terus berkoordinasi, baik secara virtual maupun tatap muka guna membantu Kabupaten Natuna memenuhi misi, khususnya pada peningkatan Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi,” tutupnya,
Hadir dalam rapat tersebut, Asisten l Bidang Pemerintah, Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, Kasat Pol Polisi Pomong Praja, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah. #Bds
