BENGKINANG – Sidang praperadilan Anthony Hamzah di Pengadilan Negeri Bangkinang Riau pada Kamis (3/2) memasuki ketiga. Tim pengacara ketua Kopsa M itu menghadirkan dua saksi ahli hukum pidana dan hukum acara pidana. Mereka adalah ahli hukum dari Universitas Pelita Harapan Dr. Jamin Ginting, SH., MKn dan ahli hukum dari Universitas Riau Dr. Erdianto Effendi, SH, MH.
Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Ersin, SH, MH, dan dihadiri oleh tim dari Komisi Yudisial (KY), kedua saksi ahli hukum pidana mengemukakan sejumlah dalil yang memperkuat gugatan Anthony Hamzah. Sidang praperadilan ini merupakan upaya Anthony Hamzah menggugat penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bangkinang Riau. Anthony Hamzah mensinyalir penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat serta bernuansa penuh rekayasa.
Poin yang menjadi sorotan para saksi ahli yang dihadirkan dari pagi hingga malam hari itu adalah barang bukti yang hanya berbentuk foto copy.
Ahli hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, mengatakan penetapan seseorang menjadi tersangka harus didukung oleh 2 alat bukti yakni barang bukti dan saksi. “Dalam fakta persidangan ini terungkap tidak ada satu orang pun saksi dan barang bukti yang terungkap bahwa Anthony Hamzah layak ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi barang bukti yang dihadirkan termohon hanya berupa foto copyan,” ujar Jamin.
Selain itu, tim kuasa hukum Anthony Hamzah, Samaratul Fuad, meminta penjelasan Erdianto Effendi soal status daftar pencarian orang (DPO) Ketua Kopsa M yang tiba-tiba berstatus tersangka.
Menurut mantan Dekan Fakultas Hukum UNRI ini, DPO tidak sah karena harus didahului oleh 3 kali surat panggilan dan tempat keberadaan Anthony Hamzah diketahui ada dalam perlindungan LPSK.
“Penyidik baru mengeluarkan 2 surat panggilan dan penyidik mengetahui keberadaan Anthony Hamzah di LPSK sebagaimana surat Ketua LPSK tertanggal 8 Oktober 2021 yang disampaikan langsung petugas LPSK kepada penyidik Polres Kampar terkait status Anthony Hamzah yang berada dalam perlindungan LPSK,” ujar Erdianto.
Pengacara Anthony Hamzah, Samratul Fuad juga mempertanyakan status penangkapan dan penahanan kliennya oleh penyidik Polres Kampar.
“Penangkapan dan penahanan Anthony Hamzah tidak sah karena didasari oleh DPO yang tidak sah,” ujar Erdianto di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kamis, 3 Februari 2022.
Dalam bagian lain Erdianto mengatakan surat perintah penyidikan cacat hukum dikarenakan sudah kedaluwarsa mengingat sprindik yang sama pernah digunakan untuk tersangka lain dan sudah dinyatakan inkracht.
“Karenanya sprindik tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk Anthony Hamzah,” ujar saksi ahli yang sudah berpengalaman di bidang hukum acara pidana lebih dari 20 tahun ini.
Kedua saksi ahli, baik Jamin Ginting maupun Erdianto, menyoroti juga soal kedudukan hukum pelapor, yakni PT Langgam Harmuni yang merupakan perusahaan
perkebunan namun tidak memiliki izin usaha perkebunan. Menurut kedua ahli perusahaan yang tidak memiliki izin usaha tidak layak untuk dilindungi negara karena jelas-jelas itu perusahaan yang melanggar hukum.
“Sama dengan teriakan orang maling yang kehilangan barang dari hasil curiannya,” kata Jamin Ginting.
Di penghujung sidang hari ketiga ini ada suasana tegang namun membuat seluruh pengunjung sidang tertawa tergelak, yakni ketika Hakim Ersin yang memimpin persidangan bertanya kepada Ipda Pol Robby Mesakh Lumban Batu terkait SOP tahapan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka Anthony Hamzah.
“Siap, tidak ada SOP Pak, semua perintah Kasat (Kasat Reskrim Polres Kampar, red),” kata Robby diikuti gelak tawa membahana seisi ruangan sidang.
Tawa di ruang sidang kembali menggemuruh ketika Hakim Ersin menanyakan perihal syarat dan pertimbangan penyidik dalam penentuan saksi ahli dalam pemeriksaan di Polres Kampar.
“Siap Pak, tidak tahu. Itu perintah Kasat,” ujar Ipda Robby.
Lebih lanjut hakim bertanya kepada penyidik Robby,
“Saksi ahli apa yang dihadirkan penyidik untuk alat bukti Anthony Hamzah sebagai tersangka?
“Siap, ahli bahasa sastra,” tukas Robby
Hakim kemudian bertanya kembali, apa Bahasa yang dimaksud apakah bahasa Inggeris?
“Siap, bukan. Bahasa Indonesia,” kata penyidik Robby
Hakim mencecar lagi dengan pertanyaan lanjutan, apa yang mau ditanyakan penyidik terhadap ahli bahasa tersebut dan apa pendapat ahli tersebut?
Dijawabnya dengan tegas“Siap. Tentang surat kuasa. Dan ahli berpendapat bahwa surat kuasa itu untuk melakukan segala hal tanpa terkecuali,” jawab Robby spontan.
Tak kalah sigap, sambil tertawa kecil Hakim Ersin pun berujar, “jadi halal dan haram masuk juga itu di surat kuasa?
Yang sontak diikuti gelak tawa dari seluruh pengunjung sidang.
Sebelum sidang berakhir, Hakim Ersin menegaskan, bahwa keliru jika menghadirkan Saksi Ahli Bahasa Indonesia, karena bahasa hukum sangat berbeda dengan bahasa Indonesia.(*/arl)
